JABAR EKSPRES – Kisruh pengelolaan di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) kian meruncing sejak Maret 2025. Dualisme kepengurusan antara Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dan kelompok yang mengaku dari Taman Safari Indonesia (TSI) memunculkan kegelisahan di kalangan karyawan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, para pekerja mendirikan Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) sebagai bentuk perlindungan kolektif atas hak dan stabilitas kerja mereka.
SPMD saat ini menghimpun sekitar 120 orang anggota aktif yang bekerja di berbagai divisi di Bandung Zoo. Ketua SPMD, Yaya Suhaya, mengatakan bahwa serikat ini lahir bukan karena motif politik atau konflik internal, melainkan sebagai tanggapan langsung atas kekacauan manajerial yang berdampak pada kenyamanan kerja dan nasib satwa.
Baca Juga:3 Korban Tewas Akibat Longsor di Puncak, Satu Orang Belum DitemukanBencana Kepung Rawasedek, Rugi Material dan Sebabkan Korban Jiwa
“Keberadaan kami muncul karena adanya dualisme kepengurusan yayasan. Kami tidak punya pilihan selain membentuk wadah sendiri untuk menyuarakan keresahan dan membela tempat kami bekerja,” ujar Yaya saat ditemui di area kerja Bandung Zoo, Minggu (6/7).
Awal Mula Kekisruhan
Yaya menjelaskan bahwa kisruh bermula pada 20 Maret 2025, ketika sejumlah individu yang mengklaim sebagai perwakilan dari Taman Safari Indonesia (TSI) datang ke kantor manajemen Bandung Zoo. Mereka mengusung narasi perdamaian antara pihak TSI dan pengurus lama, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT). Namun, kedatangan mereka tidak disertai transparansi legalitas yang jelas.
“Sejak hari itu, muncul struktur baru yang mereka bentuk sendiri. Mereka datang membawa jajaran general manager, divisi keuangan, HRD, kurator, humas, bahkan menyewa vendor security baru. Padahal semua fungsi itu sudah ada dan berjalan baik di Bandung Zoo,” tegasnya.
Menurut SPMD, kehadiran dua struktur manajemen membuat tumpang tindih wewenang dan merusak ritme kerja yang sebelumnya stabil. Karyawan dihadapkan pada tekanan, kebingungan birokrasi, serta minimnya komunikasi yang jernih dari pihak-pihak yang mengaku pengelola sah.
SPMD Ajukan Aspirasi ke Pemkot dan DPRD
Menyikapi situasi tersebut, SPMD melakukan langkah resmi dengan mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung dan melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Bandung.
“Kami ingin memberi tahu bahwa ada persoalan serius di Bandung Zoo. Satwa tetap harus dirawat, pengunjung tetap datang, tapi kami bekerja dalam tekanan karena tidak tahu siapa pengelola sah sebenarnya,” jelas Yaya.