JABAR EKSPRES – Pemerintah tengah menggenjot program rumah subsidi. Namun mekanisme pembiayaan atau kreditnya masih tetap harus melalui mekanisme perbankan.
Mekanismenya cukup selektif. Karena melihat potensi keuangan masyarakat atau pengaju kredit. Termasuk Bi Checking. Karena memang untuk menghindari kredit macet.
Mekanisme itu jadi tantangan serius bagi masyarakat. Khususnya para pekerja serabutan yang tidak punya gaji tetap. Termasuk mereka yang terjerat pinjaman online.
Baca Juga:Tragis, Santri Meninggal Akibat Longsor Saat Siapkan Buka PuasaGroundbreaking Masjid Jami Soeprapto Soeparno, Hadirkan Pusat Spiritual dan Sosial Modern di Jakarta Timur
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar Indra Maha menuturkan, bantuan pembiayaan dalam akses rumah subsidi itu yang disediakan pemerintah adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Itu yang sejauh ini bisa diakses masyarakat.
Indra menuturkan, sejauh ini tugas dari Disperkim atau Pemprov adalah turut mensukseskan program 3 juta rumah dari Pemerintah Pusat itu. “Itu kan juga dalam rangka menekan backlog perumahan di Jabar,” tuturnya.
Indra mengakui bahwa persoalan pembiayaan memang menjadi keluhan sejumlah masyarakat. Utamanya bagi mereka yang kerja serabutan atau masyarakat yang tidak memiliki slip gaji. Termasuk mereka yang terjerat pinjol.
Namun Indra juga tidak bisa berbuat banyak. “Soal kredit memang mekanismenya harus mengikuti aturan di perbankkan. Kami juga agak sulit untuk intervensi. Karena mereka punya aturan sendiri,” cetusnya, Jumat (4/7).
Sementara itu, Senin (16/6) Sekda Jabar Herman Suryatman mengumpulkan perwakilan 11 kepala daerah di Jabar yang telah bersepakakat untuk menuntaskan proyek dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo itu. “Ini menindaklanjuti program 3 juta rumah,” jelasnya.
11 Kota Kabupaten itu di antaranya, Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, hingga Cianjur.
Herman melanjutkan, Jabar punya target besar dalam mensukseskan program strategis itu. Jabar punya kuota terbesar atau sekitar 105 ribu atau sekitar 30 persen dari kuota nasional. “Ada 20 ribu yang di lead pemda. pembiayaannya dari BJB,” jelasnya.
Baca Juga:Sambut Liburan Sekolah, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan Promo StaycationSimpang Daralon Cibinong Sudah Bisa Dilalui Pengendara, Meski Belum Serah Terima Resmi
Berikutnya, sisa dari kuota sekitar 80 ribu unit lagi akan dituntaskan oleh himbara. “Ini lintas pemangku kepentingan. Ada bank-bank lainnya juga,” bebernya.
Karena itulah, Herman juga mendorong agar Pemerintah tingkat Kota Kabupaten juga ikut mengakselerasi program tersebut. “Namun tetap tidak mengesampingkan regulasi. Termasuk dalam hal pengendalian alih fungsi lahan,” jelasnya.