“Keberadaan Polres di Kabupaten Bandung Barat sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk pelayanan administratif, tetapi juga untuk memperkuat fungsi penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal,” katanya.
“Luasnya wilayah, jumlah penduduk yang besar, serta karakter geografis KBB yang terdiri dari daerah perbukitan dan pedesaan, menjadikan kebutuhan akan Polres semakin mendesak,” tambahnya.
Menurut Cucun, jika lembaga hukum seperti Polres dan Kejari bisa berdiri di Bandung Barat, maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga akan membantu percepatan penanganan kasus hukum tanpa harus menunggu proses di Cimahi.
Baca Juga:Jelang Laga Pembuka Piala Presiden 2025, Bojan Hodak: Punya Waktu Sepekan, Manfaatkan untuk Persiapan LigaJerit Cemas Pedagang di Teras Cihampelas
“Sudah waktunya Bandung Barat punya Polres dan Kejari sendiri. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal pelayanan hukum, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Bandung Barat, Agus Mikail (33) menilai minimnya infrastruktur penegakan hukum cukup menghambat akses masyarakat terhadap layanan hukum dasar, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelaporan tindak pidana, hingga penanganan kasus hukum lainnya.
Selain itu, Agus juga mengeluhkan jauhnya jarak ke Polres Cimahi yang membuatnya harus mengeluarkan biaya cukup besar hanya untuk mengurus SIM.
“Kalau sekarang, ongkosnya lumayan ke Cimahi. Dari Rongga ke Cimahi, bolak-balik bisa habis sampai Rp300 ribu untuk bensin dan makan. Itu belum biaya buat bikin SIM-nya. Harusnya kalau ada Polres di Bandung Barat, kita nggak perlu jauh-jauh lagi,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa karena kendala jarak dan biaya, banyak warga di pedalaman Bandung Barat yang enggan atau menunda pengurusan SIM, meski setiap hari mengendarai motor atau mobil.
“Sekarang banyak yang nggak punya SIM. Paling ada SIM Keliling, tapi itu cuma buat perpanjangan, nggak bisa buat bikin baru,” kata Agus. (Wit)