JABAR EKSPRES – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI Kerakyatan) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/6).
Sekira puluhan mahasiswa menuntut pemerintah dan DPR RI mengakui hak masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, untuk melakukan uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi.
Koordinator aksi, Raka Algifari, mengatakan pernyataan sejumlah anggota Komisi I DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM yang menyebut masyarakat sipil tak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review, adalah keliru.
Baca Juga:Zirang Isuzu Cimahi Resmi Pindah ke Lokasi Baru yang Lebih Luas dan LengkapGedebage: Potret Kawasan yang Masih Terjebak Banjir, Macet, dan Kepadatan
“Kami mengecam pernyataan tersebut. Judicial review adalah hak masyarakat untuk menguji undang-undang,” kata Raka kepada awak media di lokasi.
Dia menilai DPR RI tidak transparan dalam proses revisi UU TNI. Menurutnya, hingga kini hasil rancangan undang-undang itu tidak dipublikasikan secara resmi di situs DPR RI.
Raka menyebut aksi ini, sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa Universitas Padjadjaran yang sedang menjalani proses uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi.
“Ini menjadi dentuman awal untuk menurunkan aksi lebih besar. Kami ingin mematahkan pernyataan yang menyebut mahasiswa ditunggangi atau diarahkan oleh pihak tertentu,” ujar Raka.
Pantauan Jabar Ekspres, massa aksi masih berada di lokasi. Perwakilan BEM SI Kerakyatan, Tubagus, menambahkan bahwa aksi turun ke jalan lahir dari hasil konsolidasi dan nurani mahasiswa.
“Kami bergerak bukan karena kepentingan pribadi. Kami membela hak rakyat dan hak demokrasi,” pungkasnya.