JABAR EKSPRES – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon yang menyebut usia Kota Cirebon baru 43 tahun menuai kontroversi.
Ucapan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Jadi Cirebon ke-598, Sabtu, 28 Juni 2025.
“Yang ke-598 itu bukan Kota Cirebon, tapi Cirebonnya. Kalau Kota Cirebonnya itu yang ke-43 tahun,” ucap KDM di hadapan anggota dewan dan tamu undangan di Ruang Paripurna Griya Sawala DPRD Kota Cirebon
Baca Juga:2,8 Juta Kendaraan Akses Pemutihan Pajak, Kini Diperpanjang Sampai September!Pemkot Bogor Gencar Kampanye Antikorupsi
Gubernur juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kota Cirebon dan masyarakat Cirebon secara umum.
“Selamat ulang tahun Cirebon yang ke-598 dan Kota Cirebon yang ke-43 tahun,” tambahnya.
Namun, pernyataan tersebut langsung memantik kritik dari budayawan sekaligus pemerhati sejarah Cirebon, Jajat Sudrajat. Ia menyatakan bahwa ucapan KDM tidak tepat dan menyesatkan, terutama jika dilontarkan dalam forum resmi.
“Dedi Mulyadi ini selalu bikin sensasi. Sepertinya dia merasa paling tahu,” tegas Jajat dikutip dari laman radarcirebon.com, Sabtu (28/6).
Menurut Jajat, usia Kota Cirebon tidak bisa hanya dihitung dari tahun 1982 yang disebut KDM. Ia menegaskan, jika merujuk pada sejarah pemerintahan kota, Cirebon sudah memiliki wali kota pertama pada tahun 1920, yaitu Burger Meester Y.H. Johan.
“Kalau mengacu pada wali kota pertama, maka usia Kota Cirebon sekarang sudah 105 tahun,” jelas Jajat.
Ia juga menambahkan, tidak ada pembentukan pemerintahan baru pada tahun 1982. Yang terjadi saat itu hanyalah pemekaran kelurahan dari 14 menjadi 20 berdasarkan Keputusan Walikotamadya Cirebon Nomor 215/Pm.204.1/WK/82.
Baca Juga:Liburan Anti Bosan di De Braga by Artotel lewat program Stay & StrollingMenjadi Remaja Hebat, Merencanakan Hidup dan Keluarga Sejak Sekarang
Jajat secara terbuka mengajak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengadu data sejarah demi meluruskan informasi di ruang publik.
“Ayo kita buka-bukaan data. Jangan asal bicara. Ini soal jati diri dan sejarah kota kami,” katanya.
Menurutnya, sebagai tokoh publik, pernyataan Gubernur semestinya berdasarkan riset dan data akurat, bukan sekadar asumsi atau tafsir pribadi.