Dorong Inovasi Pengelolaan di Tiap Kelurahan, Wakil Wali Kota Cimahi Siapkan Solusi Ini

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira saat Meninjau Bank Sumber Daya Sampah Induk di Melong (istimewa)
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira saat Meninjau Bank Sumber Daya Sampah Induk di Melong (istimewa)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Persoalan sampah kini menjadi masalah besar yang tak hanya melanda Kota Cimahi, tetapi juga hampir seluruh kota besar, terutama di wilayah Bandung Raya. Produksi sampah harian yang terus meningkat membuat pemerintah kelimpungan mencari solusi konkret.

“Masalah sampah ini sedang jadi tren hari ini, dan cukup membuat kami, khususnya Pak Wali dan saya, pusing bagaimana menyikapinya agar tertangani dengan baik di Kota Cimahi,” ungkap Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, saat meninjau Bank Sumber Daya Sampah Induk di Melong, Kota Cimahi, Jumat (20/6/2025) lalu.

Rata-rata volume sampah yang dihasilkan masyarakat Cimahi mencapai 250 hingga 270 ton per hari. Menurutnya, angka ini sebenarnya masih tergolong bisa dikelola, mengingat ukuran kota yang tidak terlalu besar.

Baca Juga:Patroli Sungai dan Pesisir hingga Pendidikan Anak, Dedi Mulyadi Gandeng TNI ALGagal Masuk SD Negeri Gara-Gara KK! Orang Tua di Cimahi Panik, Anak Terancam Tak Sekolah

“Untuk ukuran Kota Cimahi, volume produksi harian sebesar itu harusnya bisa dikelola lebih mudah. Tapi masalahnya, kita ini sering tersendat oleh aturan yang tumpang tindih,” katanya.

Namun, lanjut Adhitia, masyarakat tetap menuntut agar persoalan sampah bisa langsung selesai tanpa peduli bagaimana proses di baliknya.

“Mau nggak mau, masyarakat maunya sampah beres. Pokoknya beres,” ujarnya.

Pemerintah Kota Cimahi sendiri telah menetapkan kebijakan pemilahan sampah dengan sistem hari organik dan hari anorganik. Meski begitu, kata Adhitia, implementasi di lapangan seringkali tak selaras dengan kebijakan pusat.

“Misalnya, Pemkot menetapkan Senin dan Kamis untuk sampah organik, tapi di lapangan bisa beda-beda. Akhirnya jadwal pengangkutan tidak optimal, masyarakat terpaksa pisahkan sampah, tapi tidak terangkut. Ini yang jadi keluhan,” tegasnya.

Ia menyebut pentingnya kesepakatan bersama di tingkat masyarakat lewat sistem prelek kesepakatan internal warga soal siapa yang mengelola sampah dan besaran kontribusinya.

“Bisa RW, RT, Pokmas, atau KSM. Tapi seringnya berbeda penerapan antara kebijakan pusat dan wilayah,” tuturnya.

Adhitia juga menyinggung bahwa persoalan sampah sebenarnya erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Ia menilai, generasi sebelumnya jauh lebih sederhana dalam mengelola sampah.

Baca Juga:Sensasi All You Can Eat Teppanyaki di ibis Bandung Pasteur – Promo Spesial Buy 1 Get 1!Gedung Baru Pasar Cihaurgeulis Mulai Diisi, Perumda Sebut Sempat Terkendala Audit dan Kasus Hukum

“Orang tua kita dulu ngali lubang, sampah dikubur, dibakar, jadi kompos. Beres. Nggak ada TBC atau gangguan paru-paru. Tapi begitu masuk manajemen modern, jadi rumit,” katanya.

0 Komentar