Meski mencatatkan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 361 miliar, Iwan menilai Pemda Bandung Barat belum optimal dalam menggali potensi yang ada. Seperti sektor parkir dan pariwisata. Padahal kedua itu masih menyimpan potensi besar yang belum tergarap secara maksimal.
“Kita apresiasi kenaikan pendapatan, tapi sektor parkir dan pariwisata harus dibenahi agar bisa menyumbang lebih besar. Jangan sampai potensi hanya jadi catatan tanpa aksi nyata,” kata Iwan.
Sampah Menumpuk, Air Bersih Tak Terdistribusi
Kritik pedas juga diarahkan pada buruknya penanganan sampah. Dari sekitar 750 ton sampah harian yang dihasilkan Bandung Barat, hanya 185 ton yang bisa dibuang ke TPA Sarimukti akibat pembatasan tonase. Sisanya, lanjut Iwan, berserakan di mana-mana.
Baca Juga:Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Hibah Pramuka, Ini Kata Kuasa Hukum Eddy Marwoto dkk2 Warga KBB Dipulangkan Usai Konflik Iran-Israel Memanas
Tak hanya itu, ironi juga terjadi di wilayah Cijanggel, sumber air bersih yang selama ini dimanfaatkan oleh daerah lain, namun justru tidak memberi manfaat signifikan bagi warga sekitar.
“Airnya dipakai daerah lain, warga di dekat sumber justru kesulitan. Ini ketimpangan yang tak masuk akal,” ujar Iwan.
CSR Mangkrak, Jalan Lingkar Cipatat-Padalarang Terlantar
Proyek Jalan Lingkar Cipatat–Padalarang yang direncanakan sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Belaputra sejak 2023 juga menjadi sorotan. Hingga kini, proyek yang vital untuk mengurai kemacetan itu belum juga dikerjakan.
“Sudah dua tahun belum ada perkembangan. Padahal masyarakat sangat membutuhkan akses jalan itu untuk mobilitas dan perekonomian,” jelas Iwan.
Ajakan Bersinergi, Dari Kritik Menuju Solusi
Meski menyampaikan berbagai kritik keras, Iwan menyatakan siap bekerja sama dengan Pemda Bandung Barat untuk mengubah catatan kritik ini menjadi solusi konkret.
“Kritik ini bukan sekadar keluhan tahunan. Kami ingin pemerintah terbuka dan mau bekerja sama secara strategis demi rakyat. Mari kita kelola anggaran dengan hati nurani,” tandasnya.
Terkait itu, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan catatan kritis Fraksi PDIP dalam pandangan umum soal laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2024 menjadi masukan penting bagi pemda untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Bandung Barat.
Baca Juga:Cimahi Komitmen Lestarikan Budaya: Aksara Sunda Siap Diterapkan di Sekolah dan Ruang Publik!Pengamat Teriak! Akses ke BIJB Kertajati Masih Jadi Masalah Serius
“Betul tadi ada catatan dari beberapa fraksi termasuk PDID, ini jadi support bagi kita. Kami akan rangkuman catatan ini untuk kebijakan ke depan lebih baik,” jelasnya. (Wit)