JABAR EKSPRES – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang bersiap untuk mengangkat para lulusan PPG menjadi guru ASN di sekolah rakyat yang akan segera dibangun.
Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Guru Penggerak (GKTPG) Kemendikdasmen, Ibu Nunuk Suryani.
Dalam penjelasannya pada Sabtu, 7 Juni 2025, beliau mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun sebanyak 100 sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:iOS 26 Kapan Rilis? Ini Bocoran JadwalnyaPendaftaran SPMB Jabar 2025 Sudah Dibuka, Cek Jadwal Lengkap dan Cara Daftarnya
Nantinya, sekolah-sekolah ini akan diisi oleh 1.514 guru ASN yang berasal dari lulusan PPG fresh graduate.
Tugas Kemendikdasmen sendiri adalah menyediakan tenaga guru dan kepala sekolah, sekaligus menyusun kurikulum yang akan digunakan di sekolah rakyat tersebut.
Untuk posisi guru, mereka yang dipilih berasal dari lulusan PPG baru, sedangkan untuk posisi kepala sekolah, telah dilakukan seleksi dari guru-guru ASN berpengalaman.
Namun, ada hal penting yang perlu diketahui, status ASN yang diberikan kepada para lulusan PPG ini adalah ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Meski keduanya sama-sama ASN, namun PPPK memiliki sistem kontrak kerja berbeda dan tidak bisa dipindah-pindah ke daerah lain begitu saja.
Menurut Dirjen Nunuk, saat ini memang di sejumlah daerah sudah ada guru PPPK, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah rakyat baru.
Karena itu, dilakukanlah rekrutmen khusus untuk mengisi posisi tersebut dengan lulusan PPG.
Baca Juga:BRI RO Bandung Gelar Penyembelihan Hewan Qurban, Wujud Kepedulian Insan BRILianBPKB Elektronik Berlaku untuk Mobil Baru, Belum Berlaku untuk Motor dan Kendaraan Bekas
Ini juga karena redistribusi guru PPPK yang sudah ada tidak memungkinkan, mengingat banyak di antaranya masih sangat dibutuhkan di tempat mereka bertugas saat ini.
Sementara itu, proses perekrutan guru-guru PPG ini akan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan KemenPAN-RB.
Kemensos akan mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan data lapangan, lalu KemenPAN-RB akan menentukan formasi yang dibutuhkan.
Setelah itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan dibentuk dengan Kemendikdasmen sebagai salah satu anggotanya untuk melaksanakan seleksi guru dan kepala sekolah.
Menariknya, para guru ASN PPPK yang terpilih akan tinggal dan bekerja penuh waktu di asrama, karena sebagian besar sekolah rakyat ini berkonsep boarding school alias sekolah berasrama.