JABAR EKSPRES – Mahkamah Konstitusi putuskan bahwa SD dan SMP Swasta wajib gratis. Hal itu turut menuai respons dari sejumlah sekolah swasta “favorit” di Kota Bandung.
Salah satunya adalah SMP Taruna Bakti Bandung, eksekusi kebijakan itu butuh pembiayaan besar. Mengingat investasi yang tidak sedikit untuk operasional pendidikan. Apalagi, investasi satu siswa untuk masuk dan SPP di sekolah yang ada di Jalan L.L.R.E. Martadinata itu tidak sedikit.
Kepala SMP Taruna Bakti Bandung Detty Nurwendah menceritakan, sejauh ini SMP Taruna Bakti Bandung menjadi salah satu sekolah yang menolak mendapat kucuran bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Artinya, pembiayaan operasional pendidikan murni dari investasi atau dukungan dari orang tua siswa.
Baca Juga:Banjar Terapkan 5 Hari Sekolah Per Juli 2025, Siswa Masuk Pukul 06.30 WIB! Program Kartu Berdaya Berikan Manfaat Nyata, Rp5 Miliar untuk Dongkrak Sektor Pangan di Banjar!
“Kami sekolah mandiri, memang menolak sumbangan dari pemerintah. Murni dari dukungan orang tua,” jelasnya.
Detty melanjutkan, tiap siswa ada kewajiban bayar uang masuk dan SPP bulanan. Dan nilainya memang tidak sedikit. “Kalau uang masuk itu bisa puluhan juta. Lalu SPP di angka Rp 1-2 juta. Karena ada kelas reguler dan bilingual,” cetusnya.
Dana investasi dari orang tua itulah yang selama ini digunakan untuk operasional pendidikan. Mulai dari honor guru, sarpras, program pendidikan dan berbagai layanan lainnya.
Detty menerangkan, dana investasi yang perlu dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke Taruna Bakti memang tidak sedikit. Namun sekolah memberi garansi dengan kualitas pendidikan maupun layanannya.
Dan sejauh ini, para orang tua juga tidak keberatan. “Selama ini orang tua yang milih ke kami itu sudah sadar dari awal (investasi besar.red). Jadi merea sudah siap dengan finansial,” katanya.
Lalu, jika ada kebijakan sekolah swasta harus gratis maka kebutuhan operasional itu tentu tidak bisa diabaikan. Artinya perlu ada cover, dalam hal ini pemerintah.
“Pemerintah kan perlu dukung sekolah swasta dalam hal anggaran. Ini kan jadi tantangan finansial bagi pemerintah,” katanya.
Baca Juga:Jabar Deflasi -0,32 Persen, Cabai Rawit Penyumbang Tertinggi!Jelang Idul Adha, Prabowo Serahkan Bantuan Sapi 1,2 Ton untuk Warga Cimahi
Jika dihitung, kebutuhan anggaran untuk satu sekolah swasta saja tidak sedikit. Belum lagi sekolah swasta di satu kota atau kabupaten. “Kalau semua diserahkan pemerintah, saya pikir anggaran juga terbatas,” jelasnya.