JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencatat tingkat kepuasan pribadi yang sangat tinggi dari masyarakat, yakni mencapai 94,7%.
Namun, kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang dipimpinnya justru jauh lebih rendah, hanya 53%.
Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan tajam: apakah Dedi Mulyadi lebih fokus membangun citra pribadi ketimbang memperbaiki kinerja pemerintahan?
Baca Juga:Didakwa Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, Eks Pengelola Bandung Zoo Jalani Sidang PerdanaBupati Bogor Lantik Pejabat Eselon II Malam Ini: Masih Orang Lama
Fenomena ini terungkap dari survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025, tepat 100 hari sejak Dedi menjabat sebagai gubernur. Survei ini juga menilai kinerja para gubernur se-Pulau Jawa.
Hasilnya, Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dalam hal kepuasan publik terhadap figur gubernur.
Di bawahnya menyusul Sri Sultan Hamengkubuwono X (DIY) dengan 83,8%, Khofifah Indar Parawansa (Jatim) 75,3%, Ahmad Luthfi (Jateng) 62,5%, Pramono Anung (Jakarta) 60%, dan Andra Soni (Banten) 50,8%.
Namun, apresiasi publik terhadap Dedi tidak diiringi kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya.
Dengan hanya 53% yang puas terhadap Pemprov Jabar, tampak jelas ada kesenjangan antara citra personal dan kinerja kelembagaan.
Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa rendahnya kepuasan terhadap institusi menunjukkan Dedi belum mampu menggerakkan birokrasi secara optimal.
“Kinerja birokrasi belum maksimal di bawah kepemimpinannya,” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepuasan terhadap Dedi tidak sepenuhnya berasal dari keberhasilan program-program teknokratis. Penilaian publik banyak dipengaruhi oleh faktor emosi atau afeksi terhadap sosok pemimpin.
Baca Juga:Terungkap! Proyek CCTV Bandung Smart City Ternyata Tanpa Kajian TeknisLima Warga Kabupaten Bogor Terpapar Covid-19
Dedi Mulyadi diketahui sangat aktif dalam membangun citra diri melalui media sosial.
Ia sering menyampaikan narasi dramatis yang menyentuh sisi emosional warga, seperti dalam kasus pembongkaran arena hiburan di Puncak usai banjir di Bogor.
Langkah-langkah simbolik seperti itu dinilai efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan publik, meski belum tentu berdampak langsung pada perbaikan sistemik atau struktural.
Strategi komunikasi politik Dedi ini dianggap meniru pendekatan Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat Wali Kota Solo.
Jokowi juga dikenal sebagai figur yang sangat memperhatikan pengelolaan citra personal.
“Persepsi publik itu tidak semata-mata dibentuk oleh keberhasilan seorang pemimpin untuk menyelesaikan agenda teknokratik,” kata Burhanuddin.
“Jadi, jangan langsung buru-buru mengambil kesimpulan, bahwa faktor kinerjalah yang paling menyumbang,” sambungnya.