KDM melanjutkan, topik aset itu juga menjadi hal yang terus berlangsung. Aset Pemprov banyak tapi manfaatnya belum terlihat, bahkan beberapa aset hilang keberadaannya.
Karena itu, Pemprov akan fokus untuk mengembalikan aset daerah, terutama aset yang telah beralih menjadi aset BUMD.
“Oleh BUMD itu di BOT-kan. Lalu di pihak ketigakan lagi, itu terjadi di Palaguna yang disoroti Wali Kota Bandung,” tuturnya.
Baca Juga:Cegah Banjir, Pemkot Bandung Perintahkan Aparat Kewilayahan Sisir DrainaseDi bawah Kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Kembali Sukses Raih Opini WTP
KDM menegaskan, dari pada aset yang dikelola BUMD itu tidak menghasilkan apapun pihaknya ingin seluruh aset itu dikembalikan.
“Bahkan bisa jadi dinikmati oknum BUMD dan pihak ketiga saja. Maka saya ingin seluruh aset itu dikembalikan,” terangnya.
Audit Investigatif untuk BUMD dan Tindak Lanjut Rekom
KDM melanjutkan, menurutnya lebih baik tidak memiliki BUMD dari pada ada BUMD namun kehadirannya hanya menggerogoti uang rakyat bahkan mengalihkan aset Pemprov.
“Nanti ada langkah detailnya, tapi tidak kami sampaikan sekarang,” sambungnya saat diwawancara selepas Paripurna.
Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, pihaknya juga bakal menindaklanjuti arahan dari Gubernur terkait audit BUMD.
“Mudah-mudahan hasilnya bisa komperhensif, hasil audit itu akan jadi pertimbangan. Kalau masih ada yang bisa dibina ya dibina,” katanya.