JABAR EKSPRES – Sejumlah pegiat kelompok disabilitas menilai capaian 100 hari kerja Wali Kota Bandung belum menunjukkan dampak signifikan bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Pegiat kelompok disabilitas dari Cahaya Inklusi Indonesia, Dudi Nurdin, menyatakan sejauh ini baru terlihat upaya pertemuan dan komunikasi, namun belum ada langkah konkret dalam bentuk kebijakan.
“Menurut saya pribadi, dampaknya belum signifikan. Baru pertemuan-pertemuan, tapi belum ada tindakan yang terlalu jauh,” kata Dudi saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (21/5).
Baca Juga:Jadwal Musrenbang Kacau, Dewan Dorong Sekda Perbaiki Tata AdministrasiPemkot Bandung Ajukan Rp30 Miliar Guna Operasional BPBD
Dia menilai kemungkinan belum adanya anggaran menjadi kendala utama. Meski begitu, ia melihat mulai muncul kepedulian dari Wali Kota terhadap isu disabilitas.
Dudi menyebut, selama masa 100 hari kerja, dirinya baru satu kali bertemu langsung dengan Wali Kota Bandung. “Dari sana, beliau sedikit menunjukkan adanya kepedulian tentang hak-hak penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dia menjelaskan, respon hampir serupa pun didapatkannya dari Forum Komunikasi Disabilitas (FKD) Jawa Barat, yang secara resmi dibentuk pada 20 April 2025 dan beranggotakan berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) se-Jabar.
Lembaga tersebut juga ikut mengamati kinerja Wali Kota Bandung. Forum ini menjadi wadah koordinasi dan advokasi atas hak-hak penyandang disabilitas lintas ragam di wilayah tersebut.
Ia mengibaratkan 100 hari kerja seperti menanam jagung. Belum kelihatan hasilnya. Tapi upaya membangun kharisma dan wibawa mulai terlihat.
Mereka berharap janji kampanye bisa diwujudkan, bukan hanya untuk meraih suara, tapi menjadi bukti nyata yang dirasakan masyarakat.
Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan konkret, seperti Peraturan Wali Kota (Perwal), yang dapat menjadi petunjuk teknis bagi dinas-dinas terkait dalam menjalankan program inklusif.
“Sayangnya, upaya berpihak itu belum sampai pada bentuk kebijakan,” pungkasnya.