JABAR EKSPRES – Program Pendidikan Militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyedot anggaran sebesar Rp3,2 miliar dari total alokasi Rp6 miliar dalam APBD. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat pun mendesak adanya keterbukaan dan kejelasan kurikulum dalam program tersebut.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, menyampaikan bahwa pihaknya melalui Komisi V telah menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Jabar pada Senin (19/5). Salah satu agenda utama adalah evaluasi terhadap program pendidikan militer tersebut.
“Dalam rapat dijelaskan bahwa dari total anggaran Rp6 miliar, sudah terserap Rp3,2 miliar. Itu untuk membiayai sekitar 723 siswa yang mengikuti program sejak awal Mei,” ujarnya.
Baca Juga:Jangan Ada Pungli di SPMB 2025! Masyarakat di Bandung Barat Diimbau WaspadaMobil Dinas Bappenda Bogor Kena Tilang, Sekda: Kendaraan akan Ditarik Sementara!
Anggaran Besar, Kurikulum Masih Tertutup
Zaini menyoroti, penggunaan dana publik sebesar itu seharusnya diiringi dengan transparansi kurikulum dan tujuan pendidikan yang jelas. Ia menyebut program ini memang menarik perhatian publik, namun belum pernah dijelaskan secara gamblang terkait materi yang diajarkan maupun kompetensi yang ingin dibentuk.
“Ini program spektakuler, tapi sampai sekarang kurikulumnya tidak pernah dijabarkan secara terbuka. Padahal masyarakat berhak tahu,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan—terlebih dengan pendekatan semi-militer—tidak bisa hanya berfokus pada kegiatan fisik, tetapi harus memiliki kerangka pedagogis dan tujuan pembentukan karakter yang terukur.
Kritik dan Temuan KPAI Jangan Dikesampingkan
Lebih lanjut, Zaini juga menyoroti pentingnya Pemprov Jawa Barat tidak alergi terhadap kritik, termasuk dari lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sebelumnya turut menyuarakan kekhawatiran terhadap pendekatan pendidikan militer pada anak-anak.
“KPAI itu lembaga resmi negara. Temuannya harus dihargai dan dijadikan bahan evaluasi, bukan diabaikan,” tegasnya.
Fraksi PPP mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar membuka ruang dialog yang lebih luas dan menjabarkan landasan kurikulum, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi dari program ini.
“Uang rakyat digunakan, maka program ini harus jelas tujuannya, kurikulumnya, dan hasilnya,” pungkas Zaini.