BANDUNG – Perkumpulan Online Roda Dua se-Jawa Barat atau POROS menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berisi penolakan rencana merger Grab-Goto atau akuisisi Goto.
Surat terbuka itu disampaikan pada 10 Mei 2025 dengan menegaskan tujuh alasan penolakan aksi korporasi yang tengah ramai itu karena sangat berdampak tak hanya bagi driver, konsumen, tapi juga kepentingan nasional.
Ketua Umum POROS Jabar Nurman Jaelani mengatakan dengan adanya pemberitaan masif tentang rencana PT Grab Teknologi Indonesia mengakuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di berbagai media, pihaknya sangat berharap pemerintah turun tangan mengatur dan mengawasi proses ini.
“Karena jika hal tersebut terealiasikan akan membuat dampak negatif yang sangat besar dan merugikan baik saya, dan seluruh anggota komunitas selaku mitra, maupun pengguna jasa transportasi online,” katanya, dalam surat terbuka tersebut, dikutip Minggu (11/5).
Sebanyak tujuh alasan tersebut yakni diantaranya, yang pertama adalah hilangnya layanan transportasi lokal baik bagi mitra driver maupun konsumen. Kedua, potensi kebocoran dan penguasaan data pribadi oleh perusahaan asing, ketiga, hilangnya persaingan yang kompetitif dalam struktur harga layanan transportasi online.
Ketiga, keuntungan yang didapatkan dari hasil kerja para mitra driver akan dibawa pihak asing keluar negeri. Keenam, ancaman terhadap kemandirian digital dan perekonomian bangsa sangat besar. Dan terpenting, hilangnya keberadaan perusahaan karya anak bangsa kebanggaan masyarakat Indonesia.
“Akuisisi ini tidak hanya mematikan pilihan bagi mitra driver, mitra penjual maupun pengguna seperti kenaikan tarif harga potongan bagi mitra, kenaikan biaya penggunaan jasa yang ekstrim kepada pengguna, juga tidak adanya alternatif pilihan bagi mitra driver maupun pengguna karena dominasi pasar yang besar oleh Grab dapat membuat aplikator lain mati suri bahkan bangkrut karena kalah bersaing,” katanya.
Selain itu, katanya, mitra pengemudi juga berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pembagian orderan dan penentuan tarif.
“Minimnya kompetitor dapat membuat para mitra pengemudi kehilangan daya tawar dalam menentukan harga ataupun mencari platform alternatif lainnya,” imbuhnya.
Sebab itu, pihaknya mendesak Presiden Prabowo untuk membantu membatalkan niat akuisisi tersebut, juga menjaga dan mempertahankan karya anak bangsa dari ancaman penguasaan pihak asing.
