Ia menyebut, seluruh proses perencanaan telah terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI yang dipantau langsung oleh provinsi Jawa Barat, Kemendagri, dan KPK.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penyusunan RKPD 2026 adalah menyinergikan usulan masyarakat dengan visi besar daerah dan keterbatasan anggaran.
“Kita harus mampu mengharmonisasikan antara aspirasi masyarakat, arah RPJMD, dan kemampuan anggaran yang terbatas. Tapi dengan musrenbang ini, kita punya ruang untuk menyatukan itu semua,” tandasnya. (Diskominfotik)