JABAR EKSPRES – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait (Ara) menggandeng para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung.
Baca Juga:Gunakan Teknologi Pengenalan Wajah, KAI Hemat Rp399 JutaPilih Solo untuk Kongres PSI, Kaesang Pangarep: Dekat dengan Rumah
“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tentram,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang praktif dan komunikatif.
“Saya tadi ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.
Pemerintah akan mengawal serta menyeleksi ketat bagi warga yang akan menikmati program rumah subsidi yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya.
Rumah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maka, Kementerian PKP memastikan rumah subsidi tepat sasaran.
“Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat ditetapkan pemerintah,” ujar Menteri PKP.