JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah mendukung wacana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal wacana KB bagi penerima bansos. Asal itu dilakukan dengan mekanisme yang semestinya. Karena itu juga bagian program pengendalian pertumbuhan penduduk.
Politikus PKS itu menuturkan, contoh vasektomi sebenarnya program yang sudah ada sejak lama. Namun kini nampaknya kembali terangkat karena wacana yang disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi. “Karena disampaikan Pak Gubernur, jadinya viral,” tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Umi Oded itu melanjutkan, mekanisme dalam program penanggulangan pertumbuhan penduduk itu di tiap RW biasanya ada petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB).
BACA JUGA:Tanggapi Haramnya Vasektomi untuk Penerima Bansos, KDM: Bisa Pakai Pengaman
“Mereka itu peranya penyuluhan. Salah satunya menganjurkan KB kepada keluarga yang sudah punya anak atau banyak anak dan di masa subur. Baik perempuan ataupun laki-laki,” jelasnya.
Umi Oded menilai bahwa wacana dari Gubernur itu sebenarnya niatnya baik. Yakni juga dalam rangka pengendalian penduduk. Namun mendapatkan penafsiran berbeda dari berbagai pihak.
Di sisi lain, pemerintah juga memang perlu mengintervensi hal tersebut. Itu juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan stunting.
“Kami juga pernah menjumpai masyarakat di Jabar. Usia 35 tapi sudah punya anak 11. Itu alangkah baiknya untuk KB,” cetusnya.
BACA JUGA:Bansos Ditukar Vasektomi, Dedi Mulyadi Langgar HAM
Umi Oded menyarankan, wacana itu punya niat baik. Tapi memang memberikan multi tafsir yang berbeda di masyrakat. Sehingga Pemprov perlu melakukan berbagai langkah.
Misalnya mulai dari penyesuaian dengan regulasi yang ada. Lalu mekanisme KB Vasektomi mengikuti prosedur yang ada.
“Memang cukup kontroversi tapi kalau diterjemahkan dengan baik akan tidak membuat kegaduhan. Bansos tetap berjalan, tapi program KB juga berjalan,” tutupnya.(son)
