JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari turut menyayangkan terkait polemik sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Menurutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) harus segera merapatkan barisan agar kejadian serupa tak terulang.
Politikus PPP itu menuturkan, bisa jadi saat kasus itu mencuat Disdik Jabar banyak disibukkan berbagai urusan. Sehingga sengketa itu hasilnya kurang seperti yang diharapkan.
Kala itu, Kepala Dinas definitif mendapat tugas sebagai Pj Kepala Daerah di Cirebon. “PLH-nya juga mengurusi keseharian, lalu disibukan juga menerjemahkan masalah penahanan ijazah termasuk study tour,” katanya, Senin (21/4).
Baca Juga:Soal Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Ma’ruf Amin: Tidak Ada MasalahTingkatkan Industri Perikanan, KKP Perkuat Investasi Perdagangan dengan China
Karena sebanyak 228 sekolah yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Jabar masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain. Mulai dari tanah desa, hingga milik TNI.
Data itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023. Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN.
Dalam kesempatan itu, Zaini juga lebih mengkhawatirkan kondisi para siswa SMAN 1 Bandung. “Selain soal pelajaran, mereka juga tengah persiapan berbagai kegiatan. Kalau psikisnya terganggu, mereka akan terbebani,” tuturnya.(son)