JABAR EKSPRES – Pemerintah kembali menyalurkan Bansos BPNT tahap kedua untuk tahun 2025. Kali ini, bantuan senilai Rp600 ribu siap dicairkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ada kabar penting yang wajib diketahui masyarakat: daftar penerima kini banyak berubah, seiring dengan diberlakukannya sistem data baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial ini terjadi setelah pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai Mei atau Juni 2025, semua jenis bansos, termasuk BPNT, akan mengacu penuh pada data DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa data penerima bansos akan terus diperbarui setiap tiga bulan oleh BPS. Artinya, tidak semua orang yang sebelumnya rutin menerima bantuan dijamin akan terus mendapatkannya.
“Sekarang tidak ada lagi jaminan bansos akan diterima sepanjang tahun. Bisa jadi hanya untuk satu periode, tergantung hasil verifikasi terbaru dari BPS,” ungkap Gus Ipul.
Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT
Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai dasar hukum penerapan DTSEN.
BPNT tahap kedua mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025. Penyalurannya kini dilakukan setiap tiga bulan sekali, bukan lagi setiap bulan. Dengan demikian, KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 sekaligus (Rp200.000 x 3 bulan).
Namun hingga pertengahan April 2025, belum tampak adanya pergerakan saldo baru di rekening para penerima. Jika ada dana masuk, kemungkinan besar itu adalah sisa dari tahap pertama yang sebelumnya tertunda.
Masyarakat diminta untuk bersabar dan terus memantau rekening atau aplikasi e-wallet resmi yang terhubung dengan program BPNT.
Di sisi lain, berita gembira datang dari Kabupaten Badung, Bali. Pemerintah daerah setempat menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp2 juta per keluarga bagi lebih dari 81.000 Kepala Keluarga (KK) beragama Hindu dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan pada 23 April 2025.
