JABAR EKSPRES – Pemerintah tengah mematangkan pembentukan satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya mengantisipasi ancaman PHK buruh imbas tarif resiprokal Amerika Serikat.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Selain Satgas PHK, pemerintah juga tengah membentuk satgas percepatan deregulasi perizinan investasi.
“Jadi (pembentukan) ini semua berjalan secara paralel, dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan (satgas). Tentu kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” ujarnya dikutip Selasa (15/4/2025).
Menanggapi usulan pembentukan yang digagas Presiden dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4) lalu tersebut. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menilai ini merupakan wacana yang baik.
BACA JUGA:Kebijakan Tarif Ekspor Amerika Ancam PHK Massal Bagi Buruh
Namun demikian, Indah berharap ke depan satgas ini juga dapat menyusun langkah antisipatif terkait perluasan kerja, tidak hanya mengurus soal PHK.
Sementara, satgas deregulasi dinilai mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.
Adapun melalui Satgas PHK, pemerintah akan menyiapkan strategi untuk mengurangi dampak pemutusan kerja sepihak ini yang timbul akibat kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump.
Sebab, tarif Trump tersebut bisa memukul industri nasional karena penurunan ekspor, sehingga produksi semikin menurun.
BACA JUGA:Ratusan Karyawan Pabrik di Kabupaten Bandung Terancam PHK, Disnaker Buka Suara!
Mulanya, Satgas PHK merupakan usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Ide itu langsung diamini Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu direalisasikan.
“Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya,” sebut Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).
Satgas PHK nantinya memetakan semua peluang lapangan kerja yang ada, membantu korban PHK di Tanah Air mengembangkan diri dan bisa kembali bekerja. Kehadirannya sebagai akibat dari kekhawatiran tarif resiprokal yang diberikan AS hingga memacu kinerja ekspor yang menurun.
