JABAR EKSPRES – Persoalan pendidikan masih jadi perhatian masyarakat di Jawa Barat. Hal itu terungkap dari reses yang dilakukan para wakil rakyat di DPRD Jabar.
Fraksi PDI Perjuangan misalnya, merangkum ada beberapa masalah dan aduan terkait penyelenggaran pendidikan di Jabar, mulai dari persoalan penahanan ijazah, belum hadirnya sekolah negeri di beberapa kecamatan, hingga persoalan pungutan yang dilakukan sekolah.
Dalam kesempatan Rapat Paripurna, Kamis (10/4), Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah rekomendasi di bidang pendidikan, di antaranya adalah keberpihakan kucuran anggaran pendidikan khususnya kepada warga yang kurang mampu.
“Pemprov agar konsisten untuk menindak tegas sekolah yang melakukan pungutan atau apapun namanya yang membebani masyarakat,” kata Jubir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Christin Novalia Simanjuntak.
Christin melanjutkan, fraksinya juga mendorong agar ada percepatan pembangunan unit sekolah baru, terutama di kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri di Jabar.
“Termasuk masalah penahanan ijazah, perlu segera dituntaskan,” ucapnya.
Aspirasi di bidang pendidikan juga disampaikan Fraksi PKB, pihaknya mendorong agar Gubernur mempertimbangkan pengalokasian anggaran khusus penebusan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu, dengan memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dan pesantren.
BACA JUGA: Optimalkan Potensi, Kades di Cikalongwetan Bandung Barat Diminta Kembangkan Destinasi Wisata Lokal
Dorngan lain yang disampaikan Fraksi PKB adalah terkait dukungan anggaran pembangunan atau rehabilitasi sarpra pendidikan secara adil dan berkelanjutan.
“Pesantren, madrasah dan sekolah swasta telah memainkan peranan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan, tapi fasilitas yang tersedia masih jauh dari kata layak,” cetus Aceng Malki, Jubir Fraksi PKB.(son)
