JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor secara serius merespons kebijakan tarif impor 32 persen yang baru saja diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia, termasuk produk dari UMKM Kota Bogor.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menekankan pentingnya langkah strategis cepat untuk melindungi keberlangsungan bisnis UMKM yang sedang giat berkembang, terutama yang berorientasi ekspor.
Saat ini, Kota Bogor memiliki lebih dari 78.000 pelaku UMKM dengan total nilai ekspor pada 2023 saja mencapai USD 8.530.259,50.
Baca Juga:Libur Lebaran Usai, Ngatiyana Pastikan ASN Pemkot Cimahi Kembali BertugasAncaman Longsor Susulan Mengintai, Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Cimahi Diminta Mengungsi
“Kebijakan ini pasti akan memberikan dampak signifikan pada UMKM kita yang telah membuka pasar di AS. Saya meminta Pemkot terutama Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan & Perindustrian (KUKMDAGIN) Kota Bogor agar mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ini,” kata Dedi Mulyono pada Selasa (8/4/2025).
Dirinya mengkhawatirkan jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dapat menimbulkan dampak ekonomi lainnya seperti UMKM yang menutup usahanya sehingga angka pengangguran semakin meningkat.
“Angka pengangguran kita sudah tinggi, jangan sampai kita terlambat mengantisipasi hal ini,” lirihnya.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kementerian terkait guna memperjuangkan kebijakan khusus bagi UMKM yang terdampak kebijakan tarif ini.