JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ikut mengaudit alih fungsi lahan di Jabar.
Langkah ini dianggap perlu sebagai respons terhadap berbagai bencana yang terjadi akibat kerusakan lingkungan di daerah tersebut.
Permintaan ini disampaikan Dedi usai menghadiri pergantian Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat pada Kamis (13/3).
Baca Juga:Angin Segar, Permasalahan Sengketa Tanah SMANSA Bandung Dapat Atensi dari Pemerintah PusatImbas Minyakita Tak Sesuai Takaran, Pedagang Sebut Konsumen Pindah ke Minyak Premium
Menurutnya, alih fungsi lahan telah menimbulkan berbagai kerugian besar, sehingga diperlukan audit komprehensif guna menindaklanjuti permasalahan ini secara serius.
Dedi menjabarkan, kerugian akibat alih fungsi lahan itu di antaranya adalah kerugian material. “Secara material alih fungsi lahan itu merugikan, bisa dihitung aspek ekonominya dengan cermat,” katanya.
Selain itu, hilangnya karbon atau udara bersih dan sumber-sumber mata air akibat pohon berganti menjadi beton juga menjadi kerugian.
Hal itu pun mengakibatkan kerugian lain seperti bencana banjir dan longsor. Menurut Dedi, itu merupakan dampak paling serius, sebab merusak permukiman warga dan infrastruktur publik.
“Untuk pemulihan bencana, negara juga perlu keluar anggaran baik APBN maupun APBD. Ini kan mengurangi anggaran belanja yang semestinya bisa disalurkan untuk sektor publik lainnya,” tuturnya.
Dedi menyampaikan, dampak dari bencana tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan, seperti munculnya berbagai penyakit pasca banjir menerjang.
“Jadi alih fungsi lahan itu tak hanya soal ekologi, tapi juga ekonomi dan berpengaruh pada ekosistem keuangan negara,” bebernya.
Baca Juga:Ngatiyana Siapkan 22 Armada Bus Bagi Warga yang Tak Kebagian Kuota Mudik GratisAhok Siap Bantu Penyidikan Kasus Korupsi Pertamina, Beri Kesaksian di Kejagung
Dalam kesempatan itu juga, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk mengevaluasi berbagai perizinan di wilayah Jabar.
“Kami sudah minta Asda 1 untuk buat tim. Itu terdiri dari berbagai pakar. Ini nanti akan berikan rekomendasi apakah perizinan sudah tepat termasuk tata ruang,” sambungnya.
Pemprov sendiri juga tengah fokus dalam penanganan bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Penyelesaiannya dari hulu hingga hilir. Di hulu misalnya, dengan menindak tegas pelaku alih fungsi lahan. Di tinggkat hilir, berbagai upaya juga dilakukan. Seperti normalisasi sungai.(son)