JABAR ESKPRES – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandung menilai kasus intoleransi di Bandung Raya dan Jawa Barat masih terus terjadi.
Direktur LBH Kota Bandung, Heri Pramono, mengatakan bahwa kasus-kasus ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi selalu ada setiap tahunnya.
“Sebetulnya tidak menurun, juga tidak menaik. Tapi selalu ada, itu yang membuat kita bingung juga terhadap pola isu keberagaman dan berkeyakinan ini,” ujar Heri saat dihubungi Jabar Ekspres, pada Kamis (6/3).
Baca Juga:Masjid Al Jihad Turut Terseret dalam Polemik Tanah Warisan di Desa Lengkong Bandung, Pihak DKM Buka SuaraTuntas Dibangun, Pasar Jambu Dua Siap Tampung Pedagang Pasar Bogor
Ia mencontohkan beberapa kasus yang terjadi tahun lalu, seperti penolakan masjid jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Garut, serta gelombang penolakan perayaan Asyura oleh kelompok ormas reaksioner, meskipun kegiatan tersebut dilakukan di tempat privat.
“Walaupun itu semua dilakukan di tempat privat bukan umum, tetap ditolak. Penolakan perayaan kelompok Ahmadiyah di Kuningan pun sempat terjadi beberapa waktu lalu,” katanya.
Menurut Heri, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa negara masih abai terhadap perlindungan hak beragama dan berkeyakinan.
“Ini jadi bukti bahwa negara masih abai dan wataknya tidak melakukan perlindungan hak atas keberagaman dan berkeyakinan,” ujar Heri.
Ia juga menyoroti regulasi yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas, yang membuat mereka semakin rentan mengalami intoleransi dan diskriminasi.
“Kasus enggak turun dan naik. Tapi dengan adanya beberapa undang-undang yang diskriminatif itu sudah menggambarkan itu entah nanti naik atau turun, makin rentan,” katanya.
Meski saat ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan memiliki fokus terhadap isu keberagaman, Heri menilai masih ada banyak regulasi yang bertentangan dengan prinsip tersebut.
Baca Juga:Ramadan di Masjid Mungsolkanas: Tradisi Takjil dan Sejarah 156 Tahun Hindari Penumpukan, Pemerintah Siapkan Platform Mudik Gratis
Dengan kondisi tersebut, LBH Kota Bandung menilai masih ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat.
“Kalau sekarang Gubernur Dedi Mulyadi punya fokus untuk keberagaman, tapi selama peraturan masih ada bagaimana kita menguji. Masih banyak regulasi atau beberapa peraturan yang diskriminatif,” ujarnya.