“Kami berharap semua elemen terkait, termasuk DPRD dan instansi pemerintah, dapat bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran rakyat,” terangnya.
Surya menjelaskan, LSM GMBI juga mengkritik kinerja Komisi IV DPRD Sumedang, yang selama ini dinilai kurang tegas dalam mengawasi kebijakan anggaran di berbagai sektor.
Menurutnya, pengawasan terhadap industri sering terlihat dalam kunjungan kerja, namun dalam kasus ini, pihaknya menilai tidak ada kejelasan mengenai sikap DPRD Sumedang.
Baca Juga:LBH Bandung: Kasus Intoleransi Agama di Jawa Barat Tidak BerkurangMasjid Al Jihad Turut Terseret dalam Polemik Tanah Warisan di Desa Lengkong Bandung, Pihak DKM Buka Suara
“Saat kunjungan kerja ke industri, saya melihat langsung bagaimana hasil pengawasan mereka. Tapi dalam kasus ini, tidak ada kejelasan dan sikap tegas dari DPRD,” jelasnya.
“Harusnya mereka transparan dalam menyampaikan hasil pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik,” tambah Surya.
LSM GMBI mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan, terhadap penggunaan anggaran pembelian lahan Puskesmas DTP Cimanggung di wilayah Desa Sindanggalih tersebut.
“Kami menuntut transparansi penuh agar masyarakat mengetahui, apakah ada penyimpangan dalam proses pengadaan lahan tersebut atau tidak,” pungkas Surya. (Bas)