JABAR EKSPRES – Pengamat Ekonomi dari Univesitas Pasundan, Acuviarta Kartabi turut merespon dugaan skandal korupsi di Pertamina. Kasus yang diduga terkait pengoplosan pertamax dengan pertalite itu rugikan masyarakat dan fiskal.
Acuviarta menjabarkan, dalam kasus itu diduga PT Pertamina Patra Niaga membeli pertalite yang kemudian di blend atau dioplos di depo untuk menjadi pertamax.
Taksiran kerugian negara dalam kasus itu oleh Kejaksaan Agung tembus di angka Rp 193,7 triliun. “Ini kan merugikan negara secara fiskal. Karena anggaran yang digunakan untuk membeli tidak sesuai,” terangnya, Rabu (26/2).
Menurut Acuviarta, kerugian lain tentu dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu buntut dari skandal kasus tersebut.
Baca Juga:Jalan Penghubung Antar Kecamatan di Bandung Barat Tertimbun Longsor, Akses TerputusJelang Ramadan, Pemkot Mulai Gencar Tertibkan Peredaran Minol di Kota Bandung
“Ya berarti masyarakat selama ini keluar biaya lebih mahal. Karena beli pertamax ternyata hasil oplos. Tapi memang perlu dibuktikan lebih lanjut itu oplosannya,” sambungnya.
Belum lagi, lanjut Acuviarta, masyarakat bisa mendapat kerugian lebih. Hal itu berkaitan dengan kerusakan kendaraan akibat menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai.
Masyarakat berniat mengunakan pertamax tapi jika ternyata benar hasil oplosan tentu performa mesin atau kendaraan bisa terdampak.
Acuviarta berpendapat, buntut dari kasus itu nampaknya pemerintah perlu sedikit membuka sedikit lebih longgar keran SPBU asing untuk masuk ke Indonesia, agar ada kompetisi dalam pengelolaan atau distribusi bahan bakar.
Namun keran itu tetap perlu dijaga dalam batas tertentu. Artinya BUMN tetap memiliki porsi yang besar. “Saya juga tidak sependapat kalau liberalisasi pasar BBM untuk SPBU asing. Tapi okelah kalau buka keran dengan persentase lebih besar,” jelasnya.
Acuviarta menganalogikan, jika ada tikus dalam lumbung padi maka tikusnya yang harus ditangkap, tapi tidak sampai membakar lumbungnya.
Kasus korupsi di Pertamina ini menjadi catatan serius. Artinya para oknum – oknum nakalnya perlu ditangkap sampai bersih.
Baca Juga:Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan LangkahAgus Winarno Usulkan Mantan Sekda Ciamis Tatang sebagai Calon Wakil Bupati Pengganti Almarhum Yana D Putra
Kasus ini juga jadi catatan atas perlunya perbaikan tata kelola di Pertamina. “Sebenarnya kan tiap tahun ada audit, lalu BUMN juga ada komisarisnya. Tapi ini bisa lolos. Sehingga perlu perbaikan tata kelola maupun pengawasannya,” tutupnya. (son)