JABAR EKSPRES – Meski mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tertinggi se-Jawa Barat, yakni 84,22 persen untuk anak usia 3-6 tahun, Kota Banjar masih dihadapkan pada tantangan serius terkait kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan 2024 yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap ketimpangan antara capaian partisipasi dan kualitas layanan pendidikan, terutama di sektor non-formal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar, Kaswad, mengakui adanya kekurangan dalam rapor tersebut, tetapi dia menegaskan bahwa kondisi pendidikan tidak sepenuhnya buruk.
“Tidak semuanya jelek. Di tingkat PAUD, kami justru unggul dengan APK yang melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Ini prestasi yang patut diapresiasi,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).
Kaswad menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD non-ASN. Saat ini, 760 pendidik PAUD non-ASN menerima insentif Rp400 ribu per bulan, sementara 269 tutor program kesetaraan mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
BACA JUGA:Kadisdik Indramayu Bantah Adanya Perintah Pengembalian Dana Insentif Guru Paud
“Ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota tetangga seperti Ciamis, Kuningan, atau Tasikmalaya,” tegasnya.
Namun, ia mengakui bahwa akreditasi rendah di lembaga PAUD non-formal menjadi titik lemah utama. “Kami akan mendorong peningkatan kualifikasi pendidik PAUD ke jenjang Sarjana. Selain itu, program kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah akan dioptimalkan dengan biaya ditanggung pemerintah,” imbuhnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Disdik 2025 yang dominan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah formal. H Kaswad beralasan, kondisi 80 persen gedung sekolah di Kota Banjar memerlukan rehabilitasi mendesak.
“Prioritas kami saat ini adalah menyelamatkan fasilitas pendidikan yang rusak. Namun kami terbuka untuk menyelaraskan prioritas anggaran sesuai arahan Wali Kota terpilih,” jelasnya.
Menyoroti soal DAU Disdik tahun 2025, Wali Kota terpilih, Sudarsono, akhirnya membekukan sementara penggunaan DAU sebesar Rp10 miliar yang sudah tersusun dalam RKA itu.
“Anggaran pendidikan harus fokus pada peningkatan kualitas, bukan sekadar fisik. Kesenjangan antara pendidikan formal dan non-formal harus segera diatasi,” tegas Sudarsono.
