JABAR EKSPRES – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar pada tahun 2025 menerima alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Yadi. Ia menyebut, tahun ini, dana DAU tersebut akan digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah dan penambahan ruang kelas baru.
“Total anggaran sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk Bidang Pendidikan Dasar tahun ini melalui DAU. Dana ini akan digunakan untuk rehabilitasi di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah,” ungkapnya di ruang kerjanya baru-baru ini.
Namun, di balik alokasi anggaran yang signifikan ini, muncul kekhawatiran mengenai fokus yang terlalu besar pada proyek fisik, sementara sektor pendidikan non formal tampak terabaikan.
Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2024 untuk Kota Banjar, penilaian di sekolah formal seperti SD dan SMP menunjukkan hasil yang cukup baik.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja
Namun, kondisi tersebut berbeda dengan sekolah non formal seperti PAUD, pendidikan untuk penyandang disabilitas, dan program kesetaraan, yang masih mengalami penurunan kualitas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas anggaran yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan.
Meskipun perbaikan fasilitas fisik sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan non formal juga memerlukan perhatian serius.
“Pendidikan non formal sering kali menjadi jalur alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal dengan baik, dan jika tidak ditangani, hal ini dapat berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan di masyarakat,” ujar pemerhati Pendidikan Kota Banjar, Sidik Firmadi.
Berdasarkan data yang diperoleh, banyak sekolah non formal yang mengalami kekurangan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum yang memadai.
Pendidikan untuk penyandang disabilitas, misalnya, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas pengajaran.
BACA JUGA: Disdik Bandung Barat Keluarkan Aturan KBM dan Libur Selama Ramadan 2025
Program-program kesetaraan juga membutuhkan dukungan lebih untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak.
“Melihat situasi ini, penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang ada. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara proyek fisik dan pengembangan kualitas pendidikan non formal. Ini termasuk peningkatan fasilitas, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa,” kata dia.
