JABAR EKSPRES – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Didin Muhafidin turut merespon terkait polemik pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang disunat di SMAN 7 Kota Cirebon.
Prof. Didin menuturkan, kasus tersebut masih perlu didalami lebih detail. Hal itu terkait pihak yang diduga memotong dan peruntukannya. Agar peristiwa itu bisa disimpulkan dengan bijak.
Didin melanjutkan, PIP dari pemerintah pusat memang ada beberapa jalur. Yakni jalur reguler dan ada juga yang melalui jalur usulan pemangku kepentingan atau biasa disebut jalur aspirasi. “Ada jalur aspirasi, biasanya memang dibawa DPR RI dari dapilnya,” jelasnya, Senin (10/2).
Baca Juga:Pj Bupati Bandung Barat Pastikan PKG Berjalan Lancar di 32 Puskesmas, Ini Katanya!Cek Kesehatan Gratis Resmi Dimulai, Warga Kota Banjar Dapat Manfaatkan Layanan Ini!
Biasanya, lanjut Didin, para wakil rakyat yang membawa PIP jalur aspirasi itu perlu melakukan monev. Sehingga kegiatan itu membutuhkan biaya. “Bisa jadi itu pemotongan untuk monev, perlu ditelusuri. Tapi kalau monev tidak dilakukan maka itu penyimpangan,” tuturnya.
Menurut Didin, idealnya dana PIP harus dikucurkan seratus persen kepada siswa yang menerima. Sehingga tidak ada potongan serupiahpun. Biasanya kebutuhan untuk monev itu difasilitasi oleh partai atau pihak sekolah tanpa memotong dana PIP.
“Idealnya misal untuk biaya monev itu ditanggung sekolah. Jangan dibebankan ke siswa,” jelasnya.
Mengacu pada Permendikbut No 10 tahun 2020 tentang PIP, pasal 4 ayat 2 memang dijelaskan bahwa usulan terkait PIP bisa diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.
Kemudian menurut Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 14 tahun 2022, dijelaskan, besaran dana PIP untuk SMA kelas X dan XI semester genap adalah Rp 1 juta. Sedangkan untuk kelas XII semester genap adalah Rp 500 ribu.
Di sisi lain, kasus pemotongan dana PIP di SMAN 7 Kota Cirebon itu mencuat di beberapa hari terakhir. Itu setelah Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi berkunjung ke sekolah tersebut.
Awalnya Dedi ingin menelusuri terkait polemik SNBP. Dalam kesempatan itu, ada siswi yang curhat mengenai dugaan pemotongan PIP itu.(son)