Meski begitu, untuk penilaian dan evaluasi, Dasco mengatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan penggantian menteri jika diperlukan.
“Presiden kan punya hak prerogatif, jadi setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian lakukan perbaikan di internal,” tutup Dasco. (yan)