JABAR EKSPRES – Kebijakan efisiensi anggaran yang bakal dilakukan Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat bakal berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian, karena bakal mengerem geliat sejumlah lapangan usaha.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Darwis Sitorus, Rabu (5/2).
“Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu,” jelasnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Ikut Pangkas Perjalanan Dinas Luar Negeri
Darwis memprediksi, sektor yang bakal terdampak dari kebijakan itu adalah resto dan perhotelan, karena sektor tersebut yang sejauh ini banyak menyerap dan berkembang dari kegiatan pemerintah.
“Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel resto,” jelasnya.
Kegiatan semacam itu memang menjadi andalan sektor hotel resto selama weekday. “Sebagian besar ya pendapatan dari hotel saat weekday itu sekitar 60 persen berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,”jelasnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Relokasi Anggaran dari Tiap OPD Capai Rp 4 Triliun
Di sisi lain BPS mencatat sektor akomodasi dan makanan minuman secara C to C 2024 memiliki kontribusi 3,07 persen, Itu berada di urutan ke 8 teratas dibanding sektor lain. Kondisinya juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,4 persen.
Sebelumnya, Pemprov Jabar saat ini juga tengah menyiapkan efisiensi anggaran. Beberapa program bakal dipangkas. Itu mengikuti intruksi presiden maupun keinginan Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi.
Inpres No 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan presiden itu memang memberi amanat kepada Gubernur dan Bupati ataupun Wali Kota. Di antaranya untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar. Mengurangi belanja perjalanan dinas 50 persen. Hingga selektif dalam memberikan hibah lansung.(son)