Perlu juga diperhatikan dari luputnya kebijakan pemerintah itu, yakni tidak adanya data yang akurat untuk membedakan, mana keluarga yang benar-benar tidak mampu dan mana yang sebenarnya mampu tetapi malas untuk membayar.
“Apakah kita mau menutup mata terhadap fakta ini? Apakah semua tunggakan murni karena ketidakmampuan ekonomi atau ada juga yang sekadar abai terhadap kewajibannya?,” ujarnya.
Maulana menyampaikan, bantuan dari pemerintah, meskipun ada, sering kali belum cukup untuk menutup semua kebutuhan operasional, terutama di sekolah-sekolah swasta.
Baca Juga:Pangkalan Gas Melon Mulai Kewalahan Layani Warga setelah Larangan Penjualan ke WarungTerkait Pengunduran Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, DPR Panggil Mendagri
“Jika bukan dari iuran siswa, dari mana lagi mereka mendapatkannya? Maka, mari berhenti mengejar popularitas kebijakan. Saatnya kita berpikir jernih untuk masa depan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya. (Bas)