JABAR EKSPRES – Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison, mengeluarkan seruan mendesak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera menemukan solusi yang saling menguntungkan terkait masalah pemberian ijazah yang masih tertahan bagi siswa di sekolah swasta.
Seruan ini muncul sebagai respons terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE dari Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengatur perihal ijazah siswa yang belum bisa diambil.
Dalam konteks ini, Muhlison menekankan bahwa penyelesaian untuk sekolah swasta jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius.
Muhlison menjelaskan bahwa situasi ini sangat krusial, terutama bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka namun tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mencari pekerjaan tanpa ijazah.
“Kita mendesak Disdik Jawa Barat untuk segera mencari solusi terkait surat edaran Disdik Jabar perihal ijazah. Untuk sekolah negeri saya kira tidak ada persoalan ya. Tapi untuk sekolah swasta tentu ini akan menjadi persoalan tersendiri mengingat pengelolaannya juga berbeda,” ungkapnya dengan tegas, Minggu (2/2).
BACA JUGA: Rangga dan Dimas Putus Sekolah, Dinsos Banjar Gerak Cepat
Lebih lanjut, Muhlison menekankan pentingnya hak siswa untuk mendapatkan ijazah mereka, yang merupakan kunci untuk melanjutkan karir dan pendidikan.
Ia menyoroti bahwa ijazah bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga simbol dari usaha dan perjuangan yang telah dilakukan oleh siswa selama bertahun-tahun.
“Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengesampingkan hak siswa agar bisa melanjutkan karir hidupnya. Kan siswa ini membutuhkan ijazahnya untuk menunjang karir, baik untuk meneruskan pendidikan maupun untuk persyaratan kerja. Karenanya harus segera dicarikan solusi alternatif,” lanjutnya.
Muhlison juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Kota Banjar yang dinilai tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dia merasa bahwa seharusnya para wakil rakyat dapat lebih responsif dan turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat serta mempertemukan para pemangku kepentingan terkait.
“Kita melihat sepertinya para wakil rakyat yang ada belum melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Harusnya kan sat-set ya, kemudian disampaikan ke pemerintah di tingkat atasnya,” jelas Muhlison.