Jika daya tampung sekolah negeri sudah penuh, siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke sekolah swasta.
Menariknya, biaya pendidikan siswa tersebut akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Ini adalah bagian dari kerja sama antara sekolah negeri dan swasta, sehingga semua siswa tetap mendapatkan pendidikan yang layak,” tambah Biyanto.
Sistem PPDB zonasi yang selama ini digunakan memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal potensi manipulasi dokumen.
Baca Juga:Xiaomi 15 Ultra Mau Rilis Global, Masuk Indonesia?Satu Hari Dapat Rp170.000 Saldo Gratis dari Aplikasi Penghasil Uang, ini Caranya
Dengan mengganti sistem menjadi berbasis domisili, pemerintah berharap bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil.
Selain itu, kerja sama dengan sekolah swasta juga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan pada sekolah negeri yang sering kali kewalahan karena daya tampung yang terbatas.
Perubahan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam dunia pendidikan Indonesia.
Tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih adil, tetapi juga menciptakan sinergi antara sekolah negeri dan swasta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.
Dengan pelaksanaan sistem domisili dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Biyanto optimis bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif bagi generasi muda Indonesia.