JABAR EKSPRES – Kasus dugaan penyelewengan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis telah menarik perhatian luas dari masyarakat. Kritikan datang dari berbagai kalangan, termasuk periset, musisi, dan dokumenteris, Yoyo Sutarya, yang menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah dalam program yang seharusnya menjadi solusi bagi pemberdayaan UMKM dan peningkatan gizi masyarakat.
Yoyo menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi rakyatnya. Jika pihak yang memungut biaya tidak mengembalikan uang tersebut, pemerintah harus mengganti kerugian para pelaku UMKM sebagai bentuk tanggung jawab atas lemahnya pengawasan.
“Ini bukan sekadar kerugian materi. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Pemerintah harus mengambil peran aktif, mengganti kerugian para korban, dan memberikan jaminan ke depannya,” tegasnya.
Baca Juga:Tebing 10 Meter Longsor, Akses Jalan Kampung Tugu di Gununghalu Bandung Barat TertutupUpaya Stabilitasi Harga Pangan Strategis, DKPP Bakal Kembali Gelar GPM
Lebih lanjut, Yoyo mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah dianggap tidak proaktif dalam memberikan sosialisasi dan pengawasan terkait program MBG. Minimnya informasi dinilai membuat masyarakat rentan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah daerah seharusnya lebih cepat tanggap. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media lokal, video edukasi, atau kerja sama dengan tokoh masyarakat. Jangan hanya berpegang pada aturan teknis yang malah memperlambat langkah di lapangan,” tambahnya.
Sebagai seorang periset yang fokus pada isu-isu sosial, Yoyo mengusulkan beberapa solusi konkret agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Solusi tersebut meliputi penggantian kerugian bagi korban, pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM, pelatihan dan pemberdayaan agar mereka tetap dapat berkontribusi dalam program-program serupa, serta penerapan sistem transparansi dan pengawasan yang ketat. Selain itu, peningkatan edukasi publik juga dianggap penting.