JABAR EKSPRES – Ribuan tenaga honorer Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati Gedung Satpol PP Pemprov Jawa Barat pada Kamis, 16 Januari 2025. Aksi damai ini menyoroti rendahnya gaji dan minimnya pemenuhan hak tenaga honorer, meski tugas mereka dinilai sangat berat.
Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun, mengungkapkan bahwa sebagian tenaga honorer hanya menerima gaji Rp600 ribu per bulan.
“Upah mereka bervariasi, tergantung kekuatan APBD daerah masing-masing. Tetapi, ada yang hanya mendapatkan Rp600 ribu. Ini jauh dari layak,” katanya.
BACA JUGA:3.106 Tenaga Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Kepastian
Selain gaji yang rendah, Fadlun juga menyoroti absennya tunjangan risiko bagi para tenaga honorer. “Kami bekerja di lapangan, menghadapi risiko tinggi, mulai dari penegakan perda hingga perlindungan masyarakat. Namun, hak-hak kami, termasuk tunjangan risiko, tidak diberikan,” ujarnya.
Fadlun menjelaskan bahwa tenaga honorer Satpol PP sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hingga kini, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan persoalan status tenaga honorer, terutama karena keterbatasan anggaran.
“Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah yang sudah menjadi amanat undang-undang terus berlarut-larut,” tambahnya.
Rangkaian aksi ini berhasil mendorong pertemuan antara perwakilan demonstran dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat. Sekda berjanji akan membahas isu ini dalam rapat BKD pada hari Senin mendatang. “Kami juga akan kembali audiensi dengan DPRD Jawa Barat pada hari Rabu. Harapan kami, semua ini bisa selesai secepatnya,” tutup Fadlun.