JABAR EKSPRES – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Jabar) 2025-2029 bergulir di DPRD Jabar. Penyusunanya juga diharapkan menampung aspirasi warga.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menguraikan, penyusunan RPJMD itu tentu mengikuti koridor yang ada.
Pertama tentu dibahas secara teknokratik. Memperhatikan isu dan perkembangan kondisi daerah.
Baca Juga:Bandung Bakal Jadi Kota Konser, Pemkot Akan Sederhanakan Proses PerizinanDukung Pembangunan Jembatan Karanganyar, PLN Indonesia Power UBP Saguling Tak Bisa Terbitkan Izin Teknis?
“Kedua dengan top down, yakni memperhatikan RPJMN,” jelasnya saat ditemui di DPRD Jabar.
Dedi melanjutkan, pertimbangan berikutnya adalah bottom up. Yakni memperhatikan kota kabupaten di Jabar. “Jadi mensinergiskan RPJMD Kota Kabupaten,” jelasnya.
Yang tak kalah penting adalah memperhatikan aspirasi masyarakat. Salah satu sumber aspirasi itu ditampung dari kegiatan Musrenbang. Yang dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, kota kabupaten, maupun provinsi. Harapannya RPJMD ini menjadi kamus pembangunan Jabar dalam 5 tahun ke depan.
Di sisi lain, DPRD juga telah membentuk panitia khusus (pansus) yang membahas spesifik hal tersebut. Pansus itu diketuai M.Romli. Dan mulai bekerja pada 12 Juni dan target tuntas 18 Juli nanti.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Dea Eka Rizaldi mengungkapkan, fraksinya turut mengapresiasi atas usulan pembahasan RPJMD itu. Namun pihaknya juga memberikan sejumlah catatan atas nota pengantar yang disampaikan pihak Pemprov Jabar.
“Kami menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan RPJMD,” jelasnya yang saat itu juga berkesempatan sebagai jubir fraksi.
Dea melanjutkan, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi demi kesempurnaan RPJMD itu. Mulai dari dorongan dalam pembangunan infrastruktur yang memperhatikan konektifitas antar desa, pemerataan sarana kesehatan, hingga soal pengembangan pariwisata yang memperhatikan sektor lokal.
“Perlu juga menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan,” bebernya.(son)