JABAR EKSPRES – Dinilai membebani rakyat serta biaya produksi, Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) desak pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
“Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakukan kebijakan PPN 12 persen” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwato di Cikarang, Sabtu (28/12).
Darwato menjelaskan meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi. Seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pengenaan pajak dimaksud.
BACA JUGA: 8 Ucapan Selamat Tahun Baru 2025 Simpel tapi Penuh Semangat dan Harapan
Selain itu, kebijakan PPN 12 persen ini pun akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang premium seperti beras, buah-buahan, ikan, udah serta daging.
Bahkan, berpengaruh juga pada layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, Pendidikan standar internasional serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 VA.
Menurutnya, kebijakan PPN 12 persen ini sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara berkembang lainnya. Seperti di Vietnam yang baru-baru ini justru menurunkan PPN mereka dari 10 menjadi 8 persen.
BACA JUGA: Agen Dani Olmo ke Manchester, Positif Gabung Setan Merah?
“Kita berharap pemerintah lebih bijaksana melihat kondisi ke depan. Kalau kita lihat Vietnam malah jadi delapan persen, ini di kota kok malah naik,” katanya.
Tidak hanya itu, Darwoto juga menyoroti rencana kebijakan menaikan PPN menjadi 12 persen di tengah keputusan pemerintah menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen bertepatan pula dengan kondisi sektor industry yang sedang lesu.
“Industri otomotif sekarang juga lagi turun 30 persen. Berarti turunannya kan turun juga. Artinya, ada biaya yang ditambahkan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau bisa menolak ya kita menolak, tapi bagaimana kita menolak karena itu keputusan pemerintah,” ucapnya.
BACA JUGA: Alami Peningkatan, Harbolnas 2024 Berhasil Cetak Transaksi Rp31,2 Triliun
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo ini berharap pemerintah bisa menunda penerapan PPN 12 persen. Namun jika kebijakan tersebut tetap diterapkan, pemerintah harus melahirkan kebijakan ekonomi lain yang bisa meningkatkan gairah pengusaha serta pelaku industry.
