BBM Nonsubsidi Akan Kena Tarif PPN 12 Persen, Benarkah?

Pemberlakuan PPN 12 persen yang akan dilaksanakan pada 2025 nanti kemungkinan akan berlaku kepada jenis BBM nonsubsidi.
Pemberlakuan PPN 12 persen yang akan dilaksanakan pada 2025 nanti kemungkinan akan berlaku kepada jenis BBM nonsubsidi.
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemberlakuan PPN 12 persen yang akan dilaksanakan pada 2025 nanti kemungkinan akan berlaku kepada jenis BBM nonsubsidi.

Meski begitu, kepastian untuk penetapan PPN 12 persen untuk BBM nonsubsidi ini masih akan berkoordinasi dengan pemerintah.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, pihaknya masih menkaji dampak dari kenaikan PPN 12 persen terhadap BBM nonsubsidi.

Baca Juga:Belanja Pakaian dan Kosmetik di Mall Akan Kena PPN 12 persenPLN Berikan Diskon 50 Persen untuk Pelanggan Listrik, Ini Penjelasannya!

‘’Jadi kami masih berkoordinasi apakah kebijakan ini akan berdampak pada produksi atau tidak,’’ ujar Riva dalam keteranganya kepada wartawan.

‘’Jadi jika nanti ada kenaikan karena dampak PPN 12 persen, dipastikan kenaikan tersebut terbilang kecil karena sebelumnya PPN yang dikenakan 11 persen dan naik 1 persen saja,’’ ujarnya.

Sementara itu, Menurut Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan pemberlakuan PPN 12 persen akan membuat harga BBM nonsubsidi naik. Sebab PPN sudah lama berlaku untuk produk BBM nonsubsidi seperti jenis Pertamax Series dan Dex Series.

Menurut Erika, BBM nonsubsidi biasanya akan dilakukan penyesuaian formula harga yang biasa dilakukan di awal bulan.

Meski begitu, untuk besaran harga kenaikan, Erika tidak bisa menyebutkan. Sebab tergantung pada harga pasaran minyak dunia.

“Saya tidak bisa bilang harganya berapa, itu kan tergantung harga minyak dunia juga ke dalam formula itu,” kata Erika.

Menurutnya, harga BBM nonsubsidi akan selalu dievaluasi di awal bulan dengan mengikuti tren harga pasar minyak dunia.

Baca Juga:Begini Cara Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen untuk Pelanggan 450 VA sampai 2200 VATempat Wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor Ternyata Milik PT Jaswita Belum Punya Izin

‘’Kita mengikuti harga yang dikeluarkan Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dengan mempertimbangkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS,’’ tutur Erika.

Dia mengatakan, untuk masyarakat kelas bawah, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) masih menggodok mengenai mekanisme penyaluram BBM subsidi.

0 Komentar