JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat memastikan belum dapat memasukan visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Hal tersebut imbas pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak KBB 2024, yang berujung sengketa du Mahkamah Konstitusi (MK).
Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir mengaku menghormati proses yang tengah berjalan di MK. Karena itu, dirinya akan terlebih dahulu menunggu persoalan tersebut selesai hingga ditetapkannya bupati terpilih.
Baca Juga:Soal Pelaksanaan Seleksi JPTP, DPRD Bakal Panggil Pj Bupati KBB dan Pegawai BKPSDM secara MaratonTangis Haru Warnai Parenting di SMAN 3 Cimahi, Polres Cimahi Bekali Orang Tua dan Anak di Masa Libur Sekolah
“Jadi kita pakai kebijakan Nasional dan Provinsi. Misalnya seperti Jawa Barat, kan Jabar Istimewa itu ada 9 program unggulan. Nah itu sudah masuk dalam RKPD,” jelasnya.
Karena sengketa itu juga belum ada transisi visi dan misi serta program dari pasangan calon (paslon) terpilih yakni Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.
Namun Ade memastikan jika prosesnya sudah rampung, Pemkab akan segera memasukkan semua janji politik dari pemimpin terpilih.
“Mungkin akan berbeda dari kita. Kondisi saat ini Bupati terpilih (belum ditetapkan). Jadi nanti dalam proses pelaksanaannya karena sampai dengan bulan Juni 2025. nanti visi dan misi janji politik dari bupati politik nanti masuk. Sampai sekarang belum ada transisi karena kita masih menghargai proses yang sedang berlangsung,” ujar Ade Zakir.
Ia mengatakan fokus Rencana Kerja Pemkab Bandung Barat adalah mengidentifikasi isu strategis, dengan menyelaraskan Kebijakan Nasional dan Provinsi. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis.
“Dalam acara ini ada tiga narasumber salah satunya dari Badan Gizi Nasional. Karena erat kaitan dengan program prioritas pak Presiden makan bergizi gratis. Terakhir dari Bappelitbangda provinsi. Semua itu kita undang untuk sinkronisasi dan pencerahan kepada kita kaitan dengan RPJMD 2026,” katanya. (Wit)