JABAR EKSPRES – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan miliki gagasan, dengan menginisiasi penyusunan kebijakan transportasi nasional.
Hal itu dinilai mendesak dikeluarkan untuk memberikan arah kebijakan transportasi pada periode 20 tahun mendatang, sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang baru disahkan beberapa waktu lalu.
Mengenai gagasan tersebut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendukung penyusunan dan sosialisasi kebijakan transportasi nasional yang bersifat jangka panjang.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro mengatakan, dukungan bertujuan agar pembangunan sektor transportasi dapat semakin tersusun secara cermat, terstruktur dan berkelanjutan, melewati empat siklus kepemimpinan nasional yang akan datang.
“Sehingga dapat mempercepat pencapaian agenda pembangunan Indonesia secara lebih efektif, berdampak, dan berkelanjutan,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Jumat (18/10).
Tory memaparkan, MTI mendesak komitmen pemerintah pusat dan daerah pada pembangunan sistem angkutan perkotaan.
Menurutnya, MTI berpandangan bahwa salah satu bagian utama dari kebijakan transportasi nasional ke depan, yakni pembangunan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan.
“Penduduk perkotaan sudah mencapai 170 juta orang, di sisi lain peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa, harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan, jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan,” paparnya.
BACA JUGA:Ini Upaya Pemkot Cimahi Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Diketahui, sebelumnya pihak MTI sempat selenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-29 itu, bersama ITB melalui National Center for Sustainable Transportation and Technology (NCSTT).
Rakernas yang diselenggarakan, juga sekaligus seminar nasional dengan bahasan Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia pada Senin, 14 Oktober 2024.
Menurutnya, pembahasan terkait kebijakan transportasi nasional dan pembangunan angkutan umum perkotaan itu, dinilai perlu jadi prioritas pemerintah.
Tory menerangkan, MTI telah mengingatkan kepada semua pihak terutama pemerintah daerah, baik provinsi, dan kabupaten/kota, terkait persoalan transportasi umum sudah sangat mendesak.
“Sangat mendesak bagi kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan, dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat,” terangnya.
