JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi terkait pembangunan tol dalam kota atauBandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) sebagai upaya mengatasi permasalah kemacetan. Rencananya, Tahun 2026 jadi awal megaproyek ini mulai terlaksana di Kota Kembang.
Menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara Hanafi, proses lelang akan berlangsung pada tahun 2025. Apabila hal ini rampung terlaksana, proyek pembangunan dimulai pada tahun berikutnya.
“Jadi tahun 2025 itu DED (Detail Engineering Desain) dan lelang investasinya. Kalau selesai DED dan lelang, jadi tahun 2026 harus mulai konstruksi,” katanya beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Disparbud Bandung Barat Optimalkan Pengembangan Wisata Daerah Melalui PokdarwisDokter Rayendra-Eka Maulana Didukung Anak Abah di Pilkada Kota Bogor
Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Ruang Independen, Yudi Asep menyebut, langkah Pemerintah Pusat maupun Pemkot Bandung perihal pembangunan tol dalam kota dinilai semakin memperparah kondisi morfologi maupun geologi-geografis kota.
Menurutnya, Pemkot maupun Pemerintah pusat seharusnya berkaca pada tahun 2009 silam, saat konsultan Jepang-JICA tak kunjung melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Padahal, kala itu survei telah dilakukan guna pembuatan tol dalam kota ini.
“Sudah kurang lebih 17 tahun proyek ini gak kunjung terlaksana, 2009 kalau gak salah, JICA itu udah melakukan survei, cuman gak kunjung di eksekusi. Berarti ini menandakan ada pertimbangan penting dan kritis yang harus dievaluasi,” katanya.
Dirinya pun menyayangkan, disaat kota-kota besar di belahan dunia mulai merobohkan proyek seperti ini, Pemerintah Pusat maupun Pemkot Bandung justru kian mengakselerasi guna segera hadirnya megaproyek tersebut.
Dikatakan Yudi, hal ini hanya bakal menyebabkan pembangunan infrastruktur yang mengancam penggusuran ketimbang membebaskan bandung dari hiruk pikuk kemacetan.
“Bisa dibilang sesat pembangunan, ketika kota-kota besar macam Seoul, Portland mulai menghancurkan tol-tol dalam kotanya, Kota Bandung malah mempercepat pembangunan ini,” ujarnya.
“Tol dalam kota memang efektif menyelesaikan kemacetan? Saya rasa engga, malah semakin memperkeruh konflik masyarakat-pemerintah karena penggusuran. Ini kan pastinya bersinggungan langsung dengan hunian masyarakat guna pembebasan lahan,” tambahnya.