3. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat berkoordinasi secara terbuka dengan para korban, warga Dago Elos yang diwakili oleh Forum Dago melawan guna kelancaran perjuangan warga menghadapi rangkaian persidangan dan atau proses hukum lain ke depan dalam upaya pengusutan keterlibatan para pihak lainnya di kasus tanah Dago Elos.
4. Turut serta mendorong agar dilakukannya gelar perkara oleh kementerian ATR BPN – satgas mafia tanah atas kasus Dago Elos sebagai bentuk keseriusan kejaksaan dalam pemberantasan sindikat mafia tanah.
