“Kita gapunya leadership yang kuat, kalau Dishubnya gapede harusnya walikota atau PJ yang maju,” tambahnya.
Bahkan pemerintah pusat turun tangan lewat megaproyek strategis nasional yakni pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT), tol dalam kota Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), dan Bandung Rapid Transit (BRT) guna menutupi kerugian imbas kemacetan Kota Bandung dan Jabodetabek yang ditaksir mencapai Rp 100 triliun.
Padahal Dishub bisa menindak apabila pelaku praktik parkir liar terbukti tak mengantongi Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP). Hal tersebut berkenaan dengan telah masuknya permasalahan tersebut ke ranah pungli.
Baca Juga:Aspenda Perkuat Tata Kelola hingga Pemanfaatan Teknologi untuk Perusahaan JamkridaPengamat Sebut Pemerintah Harus Dukung Pembentukan Angkatan Siber di Indonesia
“Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda Itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu,” katanya pada keterangan pers.