JABAR EKSPRES – Menjelang perayaan peringatan hari kemerdekaan RI yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) 17 Agustus mendatang, ramai pemberitaan yang menyebut pemerintah berencana menyewa sebanyak 1000 mobil Toyota Alphard.
Penyewaan mobil mewah itu, diperuntukan untuk mobilitas tamu negara dan very very important person (VVIP), yang ikut dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI.
Sementara itu, berdasarkan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timut, untuk menyewa mobil Alphard tersebut, pemerintah diperkirakan harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp25 juta untuk satu unit per hari.
Meski demikian, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut bahwa angka tersebut tidak terbilang mahal. Terlebih hal itu untuk menunjang fasilitas di acara HUT ke-79 RI.
BACA JUGA:Kritisi PP Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar, Arzeti: Hati-hati jadi Racun Perusak Anak!
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya nggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” ujarnya kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).
Namun, pernyataan KSP tersebut menuai kontroversi dari sejumlah warganet. Beberapa menyebut bahwa hal itu dinilai terlalu berlebihan.
“Kenapa ga sewa bus aja dah, pake bilang buat kemerdekaan ga ada yang mahal, masih banyak prioritas lain woi daripada nyenengin pantat lu pada,” ujar salah seorang warganet di media sosial X (dulu Twitter).
Sementara itu, warganet lainnya turut menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih memerlikan perhatian dari pemerintah.
BACA JUGA:Berkas Perkara Telah Dilimpahkan, Harvey Moeis Segera Disidangkan?
“Buat kemerdekaan tidak ada yang mahal, buat orang miskin kalian remehkan. Di pelosk Ende, guru, mereka gajinya di luar nalar kemanusiaan. NTT, Papua, apa kalian peduli? Kecuali karena kalian mau dipuji dengan IKN itu,” ujar warganet @abieb********** melalui media sosial X.
“Kemerdekaan yang mana? Kalau PHK terjadi dimana-mana,” sambungnya.
Kendati demikian, Moeldoko menyatakan bahwa penggunaan anggaran negara tersebut telah melalui perhitungan matang. Serta memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan negara telah terkontrol.
