JABAR EKSPRES – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khoerudin mengungkap bahwa, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kepantingan nasional. Hal ini disampaikan Herman melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
“Pembangunan IKN merupakan kepentingan besar secara nasional karena akan menjadi gerbang untuk ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan IKN berpotensi membuka pusat perekonomian baru. Dengan demikian, pusat ekonomi tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa seperti selama ini.
Selain itu, pemindahan ibu kota negara ini juga, menurutnya akan mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.’
BACA JUGA:66 Persen Kendaraan Pemkot Banjar Terjual dalam Lelang Terbuka
Dengan demikian, hal ini menurutnya sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.
Kemudian, dengan pindahnya ibu kota ke wilayah Kalimantan, akan menurunkan kesenjangan antar wilayah. Sebab mendorong perdagangan serta investasi di IKN nantinya.
Kendati demikian, menurutnya pembangunan IKN ini memerlukan waktu. Secara keseluruhan sejauh ini, pembangunan IKN menurutnya sudah mencapai target, yaitu di 84,9 persen.
Selain itu, Herman juga mengungkap bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih terkendala pembebasan lahan.
Namun, saat ini hal itu tengah dalam penanganan oleh Kementrian ATR/BPN.
BACA JUGA:Diduga ODGJ, Seorang Pria Lakukan Percobaan Bunuh Diri di Jembatan Rajamandala
“Saat ini Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono sedang fokus melakukan percepatan, menyelesaikan masalah pertanahan di IKN secara persuasif dan terkendali,” kata Herman.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institure, Piter Abdullah menyampaikan, keberhasilan membangun IKN akan memberi dampak positif pada negara. Terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan diri.
“IKN itu harus dilihat sebagai awal. Kalau berhasil bangun IKN, pasti pede bangun yang lain, karena sudah patahkan pikiran lama. Kalau tidak bisa pindah ibu kota,” paparnya.
Selain itu, Piter juga menyampaikan bahwa Pembangunan IKN bukan semata tugas pemerintah. Masyarakat pun memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan agar berjalan dengan baik.
