JABAR EKSPRES, BANDUNG – Hangat diisukan soal pembangunan infrastuktur di Kota Bandung yang rencananya bakal digarap mulai tahun 2024. Bahkan megaproyek moda transportasi Light Rail Transit (LRT) sudah masuk tahapan peletakan batu pertama yang rencananya bakal menghubungkan wilayah Dago – Leuwipanjang.

Disisi lain, proyek pembangunan transportasi massal ramah lingkungan Bus Rapid Transit (BRT) pun telah masuk tahap penggarapan yang disokong langsung oleh Bank Dunia.

Adapun terkait peleraian kemacetan, pembangunan megaproyek tol dalam kota Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bakal mulai dilaksanakan.

BACA JUGA:Pasar Kreatif Bandung, Pemkot Prediksi Raup Omset Miliaran

Namun, ditengah bombardiran isu pembangunan PSN di Kota Bandung. Isu lokal terkait angka kemiskinan yang sulit ditekan muncul ke permukaan. Dalihnya berkenaan dengan data yang tak terorganisir kedalam satu sistem. Hal ini tentunya bertolak belakang antara pengembangan kota metropolitan dengan realitas kondisi masyarakatnya.

Pemerhati Tata Kota sekaligus Peneliti Independen, Frans Ari Prasetya mempertanyakan terkait urgensitas pembangunan infrastruktur yang rencananya masif menyasar Kota Bandung.

“Pertanyaannya adalah apakah Bandung memerlukan tol dalam kota? Apakah ini prioritas pembangunan yang paling urgensi? Mengingat jalanan Bandung sendiri masih banyak yang rusak dan tidak berkualitas,” katanya, dilihat Kamis (13/6).

BACA JUGA:Erupsi Kembali, Gunung Semeru Semburkan Abu Vulkanik hingga 900 Meter

Terlebih, isu kemiskinan, stunting, hingga fasilitas kesehatan belum konkrit cara penyelesaiannya. Dalam 2 tahun terakhir, bahkan Kota Bandung tak mampu menekan jumlah kemiskinan yang bertahan di angka 4,25 persen. Dinas Sosial bahkan mencatat 87.000 kepala keluarga (KK) masuk kategori ekstream.

Bahkan menurut Frans, Seperlima jumlah keseluruhan penduduk Kota Bandung belum memiliki toilet dan kerap kali membuang hajatnya disungai.

“1/5 warga kota Bandung masih tidak memiliki toilet atau masih buang hajat sembarangan atau ke sungai. Belum lagi fasilitas kesehatan hingga pendidikan yang belum merata,” ungkapnya.

Urgensitas penyelesaian perlu dipetakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini agar beringinnya program pengembangan Kota Metropolitan dengan kondisi realitas masyarakatnya.