JABAR EKSPRES – Otorita IKN (Ibu Kota Nusantar) menyampaikan usulan mengenai penambahan anggaran, untuk pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).
Hal itu disampaiakan Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni sebagai konsekuensi atas tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN.
“Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp29,8 triliun,”
Baca Juga:Soal Briptu FN Bakar Suami, Menkominfo: Ternyata Perempuan Lebih KejamRaker dengan Menkominfo, Nurul Arifin Cecar Soal Judi Online
Usulan yang disampaikan Otorita IKN kali ini meningkat drastis dibanding pagu anggaran di tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023, Otorita IKN mendapat pagu anggaran sebesar 285,9 miliar rupiah. Dengan rincian 194,74 miliar rupiah untuk program dukungan manajemen, dan 91,16 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan strategis.
Menurut Raja Juli, penurunan pagu anggaran ini disebabkan oleh rencana anggaran yang masih berupa baseline. Yang berasal dari kebutuhan ddan realisasi pagu anggaran 2023-2024.
Kendati demikian, usulan angka yang disampaikan Otorita IKN itu merupakan bahan diskusi. Namun, menurutnya itu angka tersebut sesuai dengan kebutuhan IKN.