JABAR EKSPRES – Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jabar tengah disorot DPRD Jabar. Wakil rakyat menilai kinerja dinas tersebut sama sekali tidak optimal.
Utamanya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar. Kritik itu disampaikan wakil rakyat dalam Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Jumat (17/5).
Juru Bicara Pansus, Husin, menguraikan bahwa UMKM di Jabar masih belum sepenuhnya berkembang. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja Diskuk yang sama sekali tidak optimal memfasilitasi pelaku UMKM akan akses pasar. “Termasuk pasar digital,” jelasnya.
BACA JUGA: Kelas BPJS Diganti dengan Sistem KRIS, RSUD Banjar Lakukan Berbagai Persiapan
Politikus Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia itu melanjutkan, sejauh ini tidak ada program permodalan bagi UMKM yang signifikan dan juga tidak ada fasilitasi untuk mengurus sertifikasi produk. “Diskuk hanya fokus pada program yang tidak berdampak langsung bagi pemulihan pelaku usaha kecil,” singgungnya.
Dalam kesempatan itu, Pansus juga menilao bahwa kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dalam kondisi tidak memuaskan. “Anggaran kecil, program – program juga kurang efektif dan kurang fokus sasaran,” urainya.
Pansus memberi rekomendasi bahwa Pemprov Jabar perlu merancang program dan kegiatan yang lebih fokus untuk penyelamatan dan penguatan 4,6 juta UMKM di Jabar. UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian di Jabar.
Program – program itu di antaranya, meningkatkan alokasi anggaran yang memadai mengingat UMKM memiliki tugas berat. Lalu menyediakan kantor cabang dinas dan meningkatkan peran balai dan UPTD. Khususnya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
Merevitalisasi UPTD dan merintis UPTD potensial menjadi BLUD. Serta melakukan akselerasi pemberdayaan UMKM. Seperti peningkatan produk, pelatihan digital marketing, packaging, brqnding, hingga sertifikasi halal maupun dana bergulir.(son)
