Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menguraikan, kabar tersebut tentu menjadi sebuah kejutan bagi berbagai pihak. Mulai dari Pemprov, di Kabupaten Cirebon maupun di DPRD. “Ini kejutan juga, karena nama Pak Kadisdik tidak masuk yang diusulkan DPRD Cirebon maupun Provinsi,” tuturnya, Kamis (16/05).
Politikus dapil Karawang Purwakarta itu menambahkan, di sisi lain saat ini Provinsi tengah memiliki hajat besar. Yakni PPDB yang juga telah dimulai. Disdik Provinsi tentu menjadi ujung tombak dalam mensukseskan hajat besar itu.
PPDB menyangkut urusan yang juga luas. Termasuk menyangkut ratusan ribu calon siswa. Dalam prakteknya, PPDB selalu bergejolak di setiap tahunnya dengan berbagai polemiknya. Mulai dari masalah zonasi, alamat palsu hingga persoalan jual beli kursi. “Disdik ini jendralnya adalah Kadisdik (Wahyu Mijaya.red). Ketika dapat tugas Pj (Kab Cirebon.red) tentu akan berat,” sambungnya.
Gus Ahad menyarankan agar Pj Gubernur bisa menunjuk komandan tertinggi urusan PPDB guna menggantikan peran dari Kadisdik yang bakal dilantik sebagai Pj Kabupaten Cirebon. “Apapun namanya nanti, Plt atau yang lainnya. Yang jelas tidak cukup jika di tangan kadis atau kabid. Kalaupun Pak Wahyu rangkap jabatan dikhawatirkan akan terbengkalai salah satunya,” cetusnya.
Gus Ahad juga menyarankan komandan yang dimaksud adalah orang dari internal Disdik. Karena, PPDB itu membutuhkan pemahaman kondisi riel termasuk segudang peta permasalahannya selama ini.
